Kode Paket 18218163
Nama Paket Perbaikan Kamar Mandi Basement dan Lantai 1 s/d 5
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
39884271 Perbaikan Kamar Mandi Basement dan Lantai 1 s/d 5 APBD
Uraian Singkat Pekerjaan  KAK Perbaikan Kamar Mandi Basement dan Lantai 1 sd 5.pdf
Tanggal Pembuatan 17 Maret 2023
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD Pemerintah Daerah Kota Bogor
Satuan Kerja SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2023   
Nilai Pagu Paket Rp. 140.086.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 140.084.310,00
Jenis Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan
  • Sekretariat DPRD Kota Bogor Jalan Pemuda Nomor 25-29 Bogor - Bogor (Kota)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
SIUP Yang Masih Belaku
NIB 41019 KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Mempunyai Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG 009) yang masih berlaku atau Konstruksi Gedung Lainnya (BG009) [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]
5. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja [hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar]
6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2022 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan aktaperubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara
Peserta Non Tender 1 peserta